Pendapat Budaya mengenai Peran Gender Perempuan

Pandangan Budaya Sunda Terhadap Perempuan


Dalam Jurnal Kajian Budaya Masyarakat Sunda dan Kesenjangan Gender dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat yang disusun oleh Harien Puspitawati, dkk. Dalam sistem sosial-budaya Sunda yang didominasi oleh sistem patriarkhi, terdapat perbedaan peran  gender  yang  cenderung  kaku  pada  kehidupan masyarakat  sehari-hari. Perbedaan peran gender yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya masyarakat inilah yang melahirkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Manifestasi ketidakadilan ini terwujud  dalam bentuk marginalisasi, subordinasi maupun stereotipe  bagi  kaum perempuan.

Marginalisasi terhadap kaum perempuan antara lain bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan,  dan  dapat juga bersumber  dari kebijakan  pemerintah  dan  keyakinan. Menurut catatan sejarah,  sudah sejak berabad-abad perempuan di Pulau Jawa hanya difungsikan sebagai reproduksi dan  pemuas  nafsu seksual, serta  dainggap  sebagai pelengkap  keberadaan laki-laki. Kondisi  ini  bertambah  parah  karena  masih  ada ungkapan di masyarakat bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena pada akhimya hanya ke dapur dan melayani suami, atau aktivitas perempuan hanya seputar sumur-dapur dan kasur.

Anggapan ini memunculkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan politik. Ini berakibat kaum perempuan sangat terbatas dalam mempunyai akses terhadap pengembangan intelektualitasnya. Oleh karena diskriminasi budaya  inilah menimbulkan adanya  kebutuhan pendidikan bagi anak-anak perempuan yang tetap terabaikan hingga kini.

Marginalisasi juga terjadi akibat adanya diskriminasi budaya terhadap pembagian kerja  menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap pantas dan tidak pantas bagi untuk perempuan.  Karena perempuan dianggap tekun,  sabar dan ramah, maka jenis pekerjaan  yang  cocok  bagi  mereka antara lain:  sekretaris,  perawat, suster, pramugari,  kasir, guru  TK  (taman  kanak-kanak)  atau penerima  tamu.  Persoalannya semakin rumit ketika pekerjaan-pekerjaan yang dianggap feminin selalu dinilai rendah bila  dibandingkan  dengan  pekerjaan-pekerjaan  yang  dianggap  maskulin (Muthali’in, 2001 34). Keadaan ini menyulitkan bagi perempuan yang berpendidikan rendah. Mereka sulit mencari pilihan karena lapangan ke rja dengan bekal pendidikan ala kadamya amat terbatas,  paling-paling menjadi pembantu rumah tangga atau pelayan warung makan. Untuk pelayan rumah makan besarpun seringkali “diambil alih” oleh laki-laki. Sementara untuk melakkan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki, misalnya menjadi kenek, sopir  atau pekerja  bangunan,  masih  dianggap tidak  layak  oleh  masyarakat pada Subordinasi perempuan juga  dicerminkan di kehidupan keluarga dan di masyarakat.

Subordinasi perempuan menunjukkan bahwa kedudukan perempuan, khususnya dalam rumah tangga.  Peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemimpin serta  pencari nafkah utama,  sehingga  menjadikan laki-laki sebagai pengambil keputusan  utama dalam  keluarga  dan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Peran  perempuan sebagai  ibu rumah tangga dan istri berada di  belakang bayang-bayang kekuasaan suaminya laki- laki.  Stereotipe ini menyebabkan apa yang dihasilkan oleh perempuan hanya sebagai sambilan  atau tambahan dalam  memenuhi  kebutuhan keluarganya,  meskipun  tidak jarang  penghasilan  perempuan/isteri  lebih tinggi  dari  laki-laki. Akhirnya,  peran perempuan  berada  pada  posisi  yang  sangat  lemah  sebagai pengambil keputusan kecuali dikehendaki oleh suaminya.

Subordinasi perempuan dalam hukum juga tampak dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana (KUHP)  Pasal  506  yang  berbunyi:  Barang siapa  menarik  keuntungan dari perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan  menjadikannya  sebagai  mata  pencaharian, diancam  dengan  kurungan  paling  lama  satu  tahun.  Pasal  ini  hanya  menempatkan perempuan sebagai obyek  pelacuran, dan tidak menempatkan laki-laki yang  menjadi gigolo sudah bukan rahasia lagi. Stereotipe secara  umum  diartikan sebagai pelabelan  atau  penandaan pada suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang memojokkan perempuan adalah perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian  lawan  jenisnya. Bahkan jika ada  pemerkosaan  yang  dialami  perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya,  karena dialah yang  menjadi penyebab  pertama  terjadinya  pemerkosaan.  Stereotipe  lainnya  adalah  perempuan berfungsi sebagai ibu rumah tangga dan melayani suami.  Pelabelan ini menghambat pendidikan kaum perempuan karena walaupun sekolah tinggi-tinggi, tetap akan berada di rumah menjadi ibu rumah tangga dan melayani suami.

Pelabelan perempuan yang  sangat tidak adil adalah pelabelan sebagai mahluk yang harus suci, bersih tanpa noda, sehingga keperawanan dianggap ha1 yang mutlak harus ada  pada  seorang perempuan, bukan pada  seorang laki-laki.  Ketika malam pertama perkawinan  diketahui  keperawanan sudah tiada lagi,  maka  situasi  muram  akan menyelimuti perkawinan  itu  dan  sang perempuan menjadi  bahan  pergunjingan.

Sementara  itu,  keperjakaan  seorang  laki-laki  hampir  tidak pernah  menjadi  bahan pergunjingan. Dampaknya sangat merugikan kaum perempuan, karena memunculkan anggapan bahwa jika  perempuan sudah  tidak perawan lagi maka sudah  tidak ada harganya dimata masyarakat khususnya kaum laki-laki.

Kondisi-kondisi yang banyak memunculkan ketidakadilan bagi kaum perempuan inilah yang  selama  ini  mendasari  pola asuh  orangtua  terhadap  anak perempuan.  Untuk memperkuatnya tidak jarang dimunculkan mitos-mitos yang diyakini sebagai sesuatu yang kebenarannya tidak dapat diganggu gugat. Kondisi-kondisi ini juga terwujud dalam gaya hidup yang memang diciptakan oleh kaum laki-laki untuk kepentingan industri. Seringkali dinyatakan bahwa “kebudayaan”  bertanggung jawab terhadap  ciri-ciri  khas pekerjaan  perempuan. Nilai-nilai agama dan budaya memang penting. Ciri-ciri budaya Jawa Barat mempengaruhi pekerjaan wanita. Aspek tersebut tercermin dalam dua peribahasa berikut ini yang menekankan kurangnya inisiatif dan kekuatan tawar menawar wanita Sunda:  “isteri mah dulang tinanden (wanita bagaikan dulang nasi kosong yang menanti pria untuk mengisinya) dan “najan dibawa ka liang cocopet, oge daek” (wanita hanyalah pengikut suami mereka, mengikutinya baik dalam keadaan derita maupun bahagia).

Wanita di Jawa Barat dinikahkan pada usia cukup dini, lebih muda daripada wanita dari propinsi-propinsi lainnya. Usia minimum yang resmi untuk perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita  dan  18  tahun  untuk  pria.  Kendati demikian,  pemerintah mencoba membujuk wanita untuk tidak menikah sebelum usia 18 tahun, akan tetapi di desa-desa wanita  masih tetap dinikahkan pada usia sangat dini. Selain itu,  bagi pengantin yang sangat muda diaharapkan akan hamil segera mungkin. Pasangan-pasangan muda yang belum  memiliki  anak,  tidak  memenuhi  syarat  sebagai akseptor  program  keluarga berencana nasional. Rata-rata wanita di Jawa Barat mempunyai lebih banyak anak-anak daripada wanita di bagian lainnya di pulau Jawa.

Ciri  lainnya adalah wanita Sunda umumnya  bersifat matrilokalitas. Ketika  perceraian yang dapat tejadi akibat tidak memiliki anak atau akibat isteri yang tidak mau dimadu, kemiskinan ataupun ketidakrukunan,  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak wanita.  Jika memiliki anak, biasanya anak tersebut akan tinggal bersama ibu, kadang-kadang anak yang berumur lebih besar ikut bersama ayah. Si ibu jarang menerima bantuan keuangan apa pun dari si ayah. Oleh karena itu, si ibu hanya mengandalkan kepada keluarganya sendiri.  Dalam tahap  ini,  nenek memiliki  peranan  yang penting  dalam membantu kelangsungan hidupnya.  Ini  berarti  bahwa  seorang  wanita  dapat  terus  hidup  dekat dengan ibunya dan saudara-saudara lainnya.

Tingkat  pendidikan  laki-laki  di  daerah  Jawa  Barat jauh lebih  baik daripada  wanita, tenrutama di daerah pedesaan yang hanya sebagian  kecil saja  anak-anak  perempuan yang dapat merasakan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMA. Terbatasnya akses pendidikan tersebut dapat disebabkan oleh perkawinan dan menjadi seorang ibu pada usia dini.  Oleh  karena itu,  membatasi  keterampilan dan mobilitas wanita  dan jangkauan yang jauh dari peluang-peluang pekerjaan yang layak. Dipihak lain, tanggung jawab  bagi keluarga mereka yang  diperoleh sejak awal serta kemungkinan diperberat oleh  terjadinya  perceraian dan  poligami  sehingga memaksa mereka untuk  mencari pekerjaan  terutama dalam  sektor-sektor marginal dengan  imbalan  rendah.  Sebagai kepala keluarga, wanita seringkali tidak mampu menyandarkan diri pada pasangan pria baik modal maupun tenaga  kerja. Selain itu,  komposisi dan besamya rumah tangga wanita  dapat  menjadi faktor  yang mempengaruhi  partisipasi wanita  dalam kegiatan- kegiatan produktif. (Grinjs,dkk, 1992)

Masih banyak pembatasan adat dan  norma masyarakat pada perilaku  perempuan, yang diawali dari  pelabelan  atau stereotipe  atau  sub-ordinasi  (penomorduaan)  terhadap perempuan, misalnya:

  1. Peran  perempuan  adalah  di sektor  domestik;  peran  laki-laki  adalah  sebagai pemimpin  dan  pelindung  keluarga,  jadi  bertanggung  jawab  dan  berperan di sektor publik
  2. Stereotipe berdasarkan adat diidentikkan dengan  peran  sebagai berikut:
    1. Peran  perempuan adalah di ‘Dapur: Masak, Kasur: manak,  Pupur: Macak” (Dapur  untuk menyediakan  makanan dan  kegiatan domestik) kasur  untuk  memuaskan  kebutuhan  seksual  dan  untuk  regeneratif keluarga, dan  Pupur/ dandan  untuk  kebutuhan memuaskan  kebutuhan seksual suami).
    2. Posisi  perempuan sebagai  “konco wingking” (orang belakang)  dan  orang nomor  dua dalam  pengambilan keputusan dalam keluarga.
    3. Peran  laki-laki  sebagai  pemimpin  keluarga  dan  tulang  punggung keluarga.
    4. Laki-laki tabu  melakukan  pekejaan domestik seperti cuci piring,  cuci baju dan  memasak,  karena  itu  ‘pekerjaan  perempuan”.  Laki-laki  yang bersedia  melakukan  pekerjaan  perempuan  dikhawatirkan  dapat menurunkan derajat dan  kewibawaan sebagai pemirnpin dalam keluarga.
    5. Pendidikan diutamakan  untuk  laki-laki  daripada  perernpuan, karena hal ini  berkaitan dengan  posisi  laki-laki  yang  lebih  utama  dibandingkan perempuan.

Adat menganggap perempuan tidak  perlu sekolah terlalu tinggi  karena percuma  saja, akhimya  toh  ke dapur  juga.

  1. Perempuan sering  dilekatkan  pada profesi tertentu  seperti perawat, sekretaris,  guru TK dan  sejenisnya.
  2. Laki-laki  sering  dilekatkan  pada profesi Direktur,  pilot, dokter  dan lain-lain.
  3. Perempuan sering  ditakut-takuti tidak  boleh  menempuh  pendidikan terlalu  tinggi  karena  takut  akan  menjadi perawan  tua  (disamping takut  keasyikan  menempuh  dunia  pendidikan  dan  pekerjaan profesional, juga  dikhawatirkan  laki-laki  akan takut dan  minder untuk mendekati perempuan yang pintar  dan  cerdas.
  4. Laki-laki tidak  boleh  mempunyai istri  yang mempunyai pendidikan dan  kedudukan sosial yang lebih tinggi dari  dirinya

 

sumber : Harien Puspawati, dkk. Jurnal Kajian Budaya Masyarakat Sunda dan Kesenjangan Gender dalam Bidang Pendidikan. Departemen Pendidikan Jawa Barat.

 

Tags: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Leave a Reply